Ujung-ujungnya Jokowi Biayai Kereta Cepat dari APBN. Apa Komentar Said Didu?

Sukarno | Abdul Rohman - Senin, 11 Oktober 2021, 16:49 WIB

Ilustrasi Driver Console Kereta Cepat Jakarta BandungIlustrasi Driver Console Kereta Cepat Jakarta Bandung/@KeretaCepatID

FIXJAKARTA.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Rencana ini tidak lepas dari adanya pembengkakan biaya proyek tersebut sesuai dengan hasil audit pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hasil audit tersebut pernah diungkapkan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya. Kata dia, kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

"Jadi perkiraan awalnya itu akan berkembang menjadi 8,6 miliar dollar AS yaitu waktu dibuat estimasinya pada November 2020 oleh konsultan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan estimasi konsultan PSBI itu bahkan mencapai antara 9,9 miliar dollar AS hingga 11 miliar dollar AS," kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, pada  1 September 2021 lalu.

Untuk menyelamatkan nasib proyek, Presiden Jokowi merevisi aturan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menggantinya dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Dengan adanya aturan itu, APBN bisa disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN. Penyaluran dilakukan melalui PT KAI sebagai BUMN pemimpin perusahaan patungan.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek kereta itu.

Ini tertuang dalam aturan lama, yakni Pasal 4 Perpres 107 Tahun 2015 berbunyi demikian: "(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah".

Sementara dalam aturan yang baru, penggunaan duit APBN kini dibolehkan. Berikut bunyi Pasal 4 terbaru:

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot