Resah Pungli Di Samsat dan Satpas, Emerson Yuntho Membuat Surat Terbuka Untuk Jokowi

Sukarno | Abdul Rohman - Selasa, 14 September 2021, 17:30 WIB
Emerson Yuntho/Akun Facebook: Emerson Yuntho

Dengan hormat,

Bapak presiden, saya adalah warga yang 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan layanan publik, khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat) dan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (satpas) yang hingga kini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan.

Praktik pungli di Samsat dan Satpas hampir merata di seluruh Indonesia. Sudah banyak keluhan warga yang disampaikan baik secara resmi maupun media sosial, jikapun keluhan ditindaklanjuti namun perbaikan hanya berjalan semusim. Tidak lama pungli dan calo muncul kembali.

Terkait layanan Samsat, warga seringkali terpaksa atau dipaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas. Membayar sesuatu yang tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah.

Praktik pungli dan percaloan juga terjadi dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM di Satpas. Warga juga mengeluhkan teori ujian yang tidak transparan dan praktik pengujian SIM yang dinilai tidak masuk akal. Dengan model ujian seperti ini, publik percaya bahwa Lewis Hamilton akan gagal mendapat SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia.

Akibat sulitnya prosedur mendapatkan SIM, survei sederhana menunjukkan bahwa 3 dari 4 warga Indonesia (75%) -baik sengaja atau terpaksa- memperoleh SIM dengan cara tidak wajar (membayar lebih dari seharusnya, menyuap petugas, tidak mengikuti prosedur secara benar).

Bapak presiden, semua warga Indonesia ingin seluruh pelayanan publik - termasuk di Samsat dan Satpas berjalan dengan prima dan bebas dari pungli. Selama ada pungli, jangan berharap pelayanan jadi baik. Padahal pelayanan yang baik akan meningkatkan citra pemerintah secara keseluruhan.

Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membenahi Samsat dan Satpas secara extra ordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak presiden bisa memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari.

Terakhir, saya menyampaikan keluhan dan permintaan ini melalui surat - bukan lewat mural atau poster - mohon tidak melakukan penangkapan atau pemeriksaan terkait pengiriman surat ini. (ano)

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot