Hendardi: Pemanggilan Ketua KPK Oleh Komnas HAM Mengada-ada

Aris Moza - Kamis, 10 Juni 2021, 12:45 WIB

null/kpk.go.id

FIXJAKARTA.COM - Polemik pemberhentian 51 pegawai KPK belum juga selesai bahkan komnas HAM sempat memanggil ketua KPK dan BKN. Hendardi, Ketua Setara Institute, mengungkapkan bahwa pemanggilan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) yang dilakukan komnas HAM (Hak Asasi Manusia) disebutnya hal yang mengada-ada padahal menurutnya jumlah yang tidak lolos kurang dari 5,4 persen dari pegawai KPK.

“Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yg ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK (jumlahnya kurang dari 5,4 % pegawai KPK)”. Ungkap Hendardi dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Hendardi, pemanggilan ketua KPK dan BKN oleh komnas HAM seolah-olah mengesankan ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Menurutnya Komnas HAM seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

“Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN,” ungkapnya.

Sebab, menurutnya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui Vendor BKN dan beberapa instansi terkait semata adalah urusan administrasi negara yang masuk ke dalam hukum tata negara (HTN) dan itu merupakan perintah UU. Seharusnya penyelesaian atas hasil TWK mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM apa lagi pidana.

Analoginya, kata Hendardi, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu  ke  Komnas HAM dan langsung diterima dengan  mengategorisasi sebagai pelanggaran HAM?

“Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapa pun dengan interest apa pun,” sebut Hendardi dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Hendardi, dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU.  Karena untuk menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot