Hak-hak Perempuan di Bawah Taliban, Peneliti LIPI Irine Gayatri: Perempuan Tidak Boleh Jadi Second Class Citizen

Alfanny - Rabu, 18 Agustus 2021, 13:27 WIB

Irine GayatriIrine Gayatri/Pribadi

FIXJAKARTA.COM.   Jatuhnya pemerintah Afghanistan ke tangan Taliban telah menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan mengingat praktik pemerintahan yang pernah dijalankan Taliban ketika berkuasa di tahun 1996 - 2001 lekat dengan kekerasan, intoleransi, dan pemberangusan hak-hak perempuan.  

Untuk mengetahui sejauh mana proyeksi pemerintahan Taliban ke depan, khususnya kebijakan Taliban terhadap hak-hak perempuan, secara khusus Pemimpin Redaksi FIXJAKARTA.COM Alfanny melakukan wawancara dengan Peneliti LIPI dan mahasiswa PhD Monash University Irine Hiraswari Gayatri melalui aplikasi media sosial pada Rabu 18 Agustus 2021. 


FIX:  Selamat siang mbak Irine, saat ini terlihat ada ketidakseragaman di kalangan Taliban mengenai hak-hak perempuan untuk bersekolah atau bekerja. Elite Taliban secara resmi mengizinkan perempuan untuk berkiprah di ruang publik, tapi sejumlah anggota Taliban di grass root sudah melarang aktivitas publik perempuan.  Bagaimana menurut Mbak?

Irine: Ketidaksepakatan itu bagus, artinya sebagian berpikir.  Jika ada yang tidak sepakat perempuan beraktivitas atau mengatakan bahwa aktivitas mereka terbatas atau dibatasi ya artinya tetap saja opresif.  Nah, kali ini Taliban kan sedang dalam fase kampanye agar dunia menerima.

Tentu saja dengan dinamika global yang menuntut pemenuhan HAM dan konteks kejenuhan terhadap wacana peminggiran perempuan yang telah menjadi norma global, Taliban menjadi pragmatis, dan menyesuaikan bahasa politik mereka sebagai strategi komunikasi.

Tapi, kita harus melacak sejarah bagaimana Taliban dulu memperlakukan perempuan dan minoritas.  Sampai ada landasan hukum-semacam konstitusi- yang menjelaskan posisi mereka tidak menomorduakan perempuan dalam hal APAPUN sebagai warga negara saya tetap berpendapat apa yang disampaikan (oleh Taliban) hanyalah untuk “public appeasing” atau lip service.

FIX:  Ya 1996-2001, Taliban tidak memberikan perempuan hak-haknya.

Irine: Mungkin saya bias dari sudut pandang perempuan Indonesia yang memahami bagaimana represi terhadap perempuan berjalan sangat lama- namun (kemudian) ada ruang pasca 1998 yang DIREBUT perempuan, dan saya juga belajar bagaimana NEGARA kemudian mau mendengar suara perempuan serta menjadi bagian dari proses politik semeja dengan laki-laki.

Kita tidak bisa memperlakukan perempuan sebagai second class citizen- yang, dengan kekuasaan lalu menentukan mana yg boleh atau mana yang tidak.

Mesti dibongkar: interpretasi apa yang menyebabkan mereka begitu pada perempuan, apa posisi perempuan dalam ideologi Taliban? Apa yang membuat saat ini dianggap berbeda dalam hal perlakuan pada perempuan?

Apakah ada perempuan selain yang kemarin tampil sebagai host anchor pada TV TOLO atau yang bicara sebagai pemerintah- yang sudah bersuara?

Apakah ada perempuan dari wilayah luar ibu kota Kabul yang sudah bersuara mengenai keresahan atau dukungan?

Apakah misalnya Al Jazeera bisa dianggap sebagai sumber yang diandalkan ketika bicara mengenai bagaimana pemerintah baru ini menampakkan moderasi terutama perempuan?

Editor: Senja Bagus Ananda | Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot