Gus Muhaimin: Percepat Distribusi Vaksin ke Daerah dan Sasar Semua Lapisan Masyarakat

Dwi Saputro Nugroho - Kamis, 29 Juli 2021, 12:30 WIB

Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar, M.SiWakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar, M.Si

FIXJAKARTA.COM – Pandemi Covid-19 di Indonesia makin merajalela hingga kini belum cukup terkendali, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19, diantaranya kebijakan PPKM Darurat. Data terbaru dari Satuan Tugas Covid-19 Kementerian Kesehatan per Rabu, 28 Juli 2021, penambahan kasus baru Covid-19 masih cukup signifikan, mencapai 47.791 orang. Total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 3.287.727 orang.

Sementara total pasien sembuh 2.640.676 orang setelah ada penambahan pasien sembuh sebanyak 43.856 orang. Sedangkan angka kematian mencapai 88.659 orang setelah dalam 24 jam terakhir ada 1.824 orang meninggal dunia.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan penambahan kasus dan bertambahnya korban meninggal akibat Covid-19 adalah memasifkan vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi harus dilakukan dengan menyasar semua lapisan masyarakat.

Gus Muhaimin mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kelompok masyarakat, terutama di kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat. Bahkan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar akses vaksin untuk masyarakat adat dan kelompok rentan dipermudah.

”Saya mendengar masih ada laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara masih kesulitan mendapatkan akses vaksinasi. Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung,” ujar Gus Muhaimin kepada FIXJAKARTA.COM Kamis, 29 Juli 2021.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Pemerintah berdasarkan pada konstitusi memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebelumnya, AMAN menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

Dalam suratnya, upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok bisa terhambat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot