Gelar Aksi di Kemenaker, Sejumlah Serikat Buruh Tuntut Upah Sektoral Diberlakukan Kembali

Alfanny | Dwi Saputro Nugroho - Senin, 22 November 2021, 20:28 WIB

Gelar Aksi di Kemenaker, Sejumlah Serikat Buruh Tuntut Upah Sektoral DiberlakukanGelar Aksi di Kemenaker, Sejumlah Serikat Buruh Tuntut Upah Sektoral Diberlakukan/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.  Massa aksi dari sejumlah serikat buruh menggelar aksi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut surat edaran edan Kemendagri tentang penetapan upah buruh pada Jumat 19 November 2021 lalu. 

Massa aksi datang dari beberapa serikat buruh, diantaranya dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI).  Para buruh membawa spanduk dan ditempel di pagar Kemenaker, tertulis beberapa beberapa tuntutan yang diajukan buruh. Salah satunya tolak penghapusan buruh sektoral dan memberlakukan kembali upah sektoral bagi kaum buruh.

Selain itu, ada spanduk serikat buruh yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres tentang upah layak bagi buruh di Indonesia. "Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sektoral bagi kaum buruh. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk segera terbitkan Kepres tentang upah layak bagi buruh Indonesia," bunyi spanduk itu.

Sekitar 17 perwakilan massa aksi dari berbagai elemen buruh melakukan audiensi di ruang PTSA Kemenaker dan diterima langsung oleh Dirjen PHI dan Jamsos Ibu Indah Anggoro Putri, Dir. Pengupahan Ibu Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, C. Heru Widianto., S.E., M.M dan perwakilan Ditjen Binwasnaker Rihat Purba.

Baca Juga:  https://jakarta.fixindonesia.com/berita/ump-dki-ditetapkan-sebesar-rp-4453935-sarbumusi-nu-akan-kawal-janji-anies-untuk-turunkan-biaya-hidup-di-jakarta/iSvqr38oyYadujnRp9VCBk

Dalam audiensi tersebut, perwakilan buruh yang dipimpin Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos,menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Cabut SE Kemnaker dan Kemendagri tentang penetapan upah.
2. Presiden terbitkan Kepres tentang kenaikan upah secara nasional.
3. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta aturan turunannya, diantaranya PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sectoral. Naikkan Upah Minimum Nasional sebesar 15 %.
5. Stop PHK sepihak, stop Union Busting, Berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat.
6. Jamin dan lindungi hak pekerja rumah tangga dan buruh migran, pekerja di sektor industri pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, konstruksi, driver online, ojol dan lainnya.

Terhadap tuntutan dan aspirasi dari perwakilan buruh, pihak Kemenaker dalam hal ini Dirjen PHI dan Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putrid dan Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Ibu Dinar Titus  menyampaikan penjelasan bahwa Kemenaker mendorong tindakan nyata (action) ke depan, yakni sosialisasi Struktur dan Skala Upah (SUSU).

Kemenaker juga mengungkapkan tidak ada sedikitpun niatan untuk mengadu domba Serikat Pekerja dengan Perusahaan.  Selain itu, Kemenaker menyatakan tidak punya kewenangan mencabut PP yang berada di tangan Presideh.

Sementara itu, terkait upah minimum, Kemeneaker menjelaskan bahwa upah minimum ditetapkan Gubernur berdasarkan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot