Garuda Bangkrut Karena Moral Hazard, DPR Desak Pecat Semua Direksi Garuda

Alfanny - Rabu, 10 November 2021, 8:02 WIB

Garuda Bangkrut Karena Moral Hazard, DPR Desak Pecat Semua Direksi GarudaGaruda Bangkrut Karena Moral Hazard, DPR Desak Pecat Semua Direksi Garuda/Istimewa

FIXJAKARTA.COM. Anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro mendesak Menteri BUMN untuk memecat semua direksi Garuda karena bangkrutnya Garuda saat ini disebabkan moral hazard yang dilakukan manajemen Garuda selama bertahun-tahun.

"Seperti penggelembungan jumlah pesawat secara total terdapat 142 unit pesawat yang kebutuhan riilnya hanya mencapai 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari 750.000 dolar AS menjadi 1,4 juta dolar AS per bulan," ungkap Fauzi sebagaimana dilansir situs DPR pada Selasa 9 November 2021 yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

"Meski Direksi Garuda saat ini melakukan efesiensi atau pengetakan anggaran, dengan cara mengurangi jumlah pesawat yang disewa, tak perlu sebanyak itu, kan yang dibutuhkan hanya 41 unit tapi disewa 142 unit ini kan pemborosan. Belum lagi penggelembungan harga sewa. Karenanya saat kuat dugaan adanya tindak korupsi dalam proses penyewaan pesawat yang dilakukan direksi garuda," terangnya.

“Karenanya, Saya mengusulkan manajemen segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” pungkasnya. 

Fauzi juga meminta aparat hukum terkait seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan termasuk BPK segera melakukan audit secara menyeluruh untuk  mengetahui semua kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh para direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini.

Selain meminta audit terhadap Garuda, Fauzi juga mengusulkan  pembentukan Pansus yang akan mengurusi masalah maskapai Garuda Indonesia.

"Untuk mengurai benang kusut masalah Garuda yang sedang sakit ini dari hulu ke hilir, termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda yang sudah mencapai Rp70 triliun lebih. Masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait adanya tindak korupsi yang dilakukan internal Garuda, saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, VI, V, dan XI," urai Fauzi. 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini kemudian menyampaikan, seperti sudah santer diketahui publik, opsi pailit yang ditawarkan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Berdasarkan catatan pemegang saham, langkah tersebut ditempuh bila upaya restrukturisasi utang Garuda sebesar Rp70 triliun lebih terhadap kreditur dan lessor menemui jalan buntu.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menawarkan bahkan sedang menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) untuk menggantikan rute penerbangan domestik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

"Menurut saya, semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng untuk membicarakan masalah Garuda ini dari hulu ke hilir. Kita perlu mengurai secara utuh, karenanya saya mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Garuda, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi yang ditawarkan Kementerian BUMN atau mungkin ada opsi lain yang lebih bagus untuk menyelamatkan Garuda," tutur Fauzi. 

Menurut Fauzi, keberadaan maskapai Garuda Indonesia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani penerbangan lintas pulau Nusantara bahkan mancanegara sehingga pemerintah mesti berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda, jangan sampai bernasib sama dengan Merpati. 

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot