Gaduh Kasus Tanah Nirina Zubir, Kementerian ATR/BPN Himbau Masyarakat Waspada Mafia Tanah

Alfanny - Senin, 22 November 2021, 11:59 WIB

Gaduh Kasus Tanah Nirina Zubir, Kementerian ATR/BPN Himbau Masyarakat Waspada Mafia TanahGaduh Kasus Tanah Nirina Zubir, Kementerian ATR/BPN Himbau Masyarakat Waspada Mafia Tanah/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.   Kasus balik nama sertipikat tanah yang menimpa artis Nirina Zubir menyebabkan Kementerian ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) menjadi sorotan publik karena dinilai tidak bisa mengatasi permasalahan mafia tanah yang sejak lama sudah terjadi. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan tidak bisa berbuat banyak atas tindak kejahatan tersebut dan menghimbau masyarakat waspada terhadap mafia tanah. 

"Memang tidak mudah bagi BPN untuk mengantisipasi kalau diajukan balik nama. Perlu juga dari pemilik tanahnya melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya akan berikan kuasa, pelajari dulu dokumen surat kuasanya yang dibuat, serta jangan mudah menyerahkan sertipikat kepada orang lain," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konfik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto, Jumat 19 November 2021 sebagaimana dilansir situs Kementerian ATR/BPN yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Agus mengungkapkan jika dalam kasus balik nama sertipikat tanah ini perlu dilihat, apakah ada kekurangan atau cacat karena tidak melalui prosedur. Itulah yang dinamakan cacat administrasi. Dengan adanya cacat administrasi, dapat juga dibatalkan proses balik namanya.

"Ketika ada cacat administrasi, meskipun tahapan prosedur administrasi dilalui, tapi ternyata peralihan hak itu didasarkan kepada dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, dokumen tersebut ternyata ilegal atau tidak absah sehingga perbuatan hukum jual belinya juga menjadi tidak absah," ungkap Agus.

Baca Juga: https://jakarta.fixindonesia.com/berita/heboh-kasus-tanah-nirina-zubir-komisi-ii-dpr-minta-menteri-atrbpn-direshuffle/TGuemw6dBd5SCSoU9G3V7o

Lebih lanjut, Agus mengatakan, jika dalam proses jual beli dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan ini maka dapat disebut cacat hukum.

"Jual beli sehingga disebut cacat hukum atau yuridis ini bisa kita batalkan. Namun untuk bisa kita kembalikan keadaan semula, BPN akan meneliti apakah benar ada cacat di dalam administrasinya. Inilah yang sedang dibuktikan oleh kepolisian," katanya.

Menurut Agus, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN yang sudah didelegasikan kewenangan untuk membuat akta tanah sangat diperlukan dalam hal ketelitian membuat akta jual beli tanah untuk memastikan pihak-pihak yang melakukan jual beli memang benar-benar berhak dan berwenang.

"PPAT harus memastikan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi ketika membuat akta jual beli, apakah mereka memang pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan transaksi jual beli. Para pihak yang melakukan jual beli itu harus bersama dihadapan PPAT ketika membuat akta, dibacakan aktanya. Dengan demikian, para pihak benar-benar yakin kepada pihaknya," pungkas Agus

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot