FIX! MUI Haramkan Crypto. Apa Alasannya?

Alfanny | Soliha - Jumat, 12 November 2021, 12:57 WIB

FIX! MUI Haramkan Crypto. Apa Alasannya?FIX! MUI Haramkan Crypto. Apa Alasannya?/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.   Setelah sebelumnya lembaga fatwa NU atau Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengharamkan Bitcoin, kali ini lembaga otoritas Fatwa di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut mengharamkan Bitcoin atau Crypto. Apa alasannya? 

Senada dengan NU, Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan crypto atau cryptocurrency sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan karena mengandung gharar, dharar dan qimar.

Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh dalam konferensi pers hasil ijtima Komisi Fatwa MUI mengatakan terdapat tiga diktum hukum yang menerangkan bahwa crypto diharamkan sebagai mata uang.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar dan dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015," ujar Niam pada Kamis 11 November 2021 seperti dilansir sejumlah media yang dikutip FIXJAKARTA.COM.

"Dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli," sambung Niam.

Baca Juga: https://jakarta.fixindonesia.com/berita/fatwa-mui-soal-jihad-dan-khilafah-2/3jeMCTPvZHovKXYiosDP3T

Hingga saat ini pemerintah Indonesia juga tidak mengakui crypto untuk menjadi alat bayar sebagai alternatif penggunaan rupiah. Namun, perdagangan crypto diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Namun, Niam menambahkan bahwa  untuk jenis crypto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dilakukan di Jakarta selama tiga hari dengan membahas 17 masalah yang terbagi dalam tiga kelompok.  Selain membahas hukum kripto, beberapa hal yang jadi pembahasan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI antara lain kriteria penodaan agama, mengenai jihad dan khilafah, tinjauan pajak, bea cukai dan retribusi. 

Selain itu juga dibahas mengenai pemilu dan pilkada, distribusi lahan untuk pemerataan dan kesejahteraan, hukum cryptocurrency, hukum akad pernikahan online, dan hukum pinjaman online.



Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot