FIX! MK Tolak Uji Materi Omnibus Law

Dwi Saputro Nugroho | Abdul Rohman - Kamis, 25 November 2021, 14:28 WIB

FIX! MK tolak uji materi Omnibus Law/Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaFIX! MK tolak uji materi Omnibus Law/Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/pixabay.com

FIXJAKARTA.COM. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, yang diajukan kelompok buruh.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang MK, pada Kamis, 25 November 2021. Namun demikian, undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman saat membacakan amar putusan.

Baca juga: Jakarta International Stadium (JIS) Tahap Selesaikan Corporate Box

“Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” jelasnya.

Dalam pokok permohonan, majelis hakim juga menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.”

 “Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” kata Anwar.

Lebih lanjut, majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot