Firman Noor: Wacana Presiden 3 Periode Memutar Kembali Arah Jarum Jam ke Era Orde Baru

Alfanny - Kamis, 17 Juni 2021, 20:18 WIB

Firman NoorFirman Noor/@jusdalle

FIXJAKARTA.COM.    Walaupun sudah berkali-kali dibantah oleh Presiden Jokowi, tapi wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi  menjadi 3 periode terus bergulir di tengah masyarakat.   Pengamat politik dari LIPI Prof. Dr. Firman Noor menyayangkan masih berkembangnya wacana presiden 3 periode tersebut. Menurut Firman Noor wacana 3 periode bukan pilihan yang bijaksana.

"Negara kita sudah sarat akan pengalaman munculnya penguasa-penguasa yang awalnya rendah hati (humble), tetapi menjadi demikian tidak sensitif akibat terlalu lama berkuasa," tandas Firman Noor kepada reporter FIXJAKARTA.COM pada Kamis 17 Juni 2021.

Firman kemudian mengingatkan bahwa salah satu inti pokok reformasi adalah mengakhiri pengalaman getir adanya kekuasaan yang tidak terkontrol yang menimbulkan pembusukan politik.

"Para aktivis reformmasi sadar bahwa terjadinya pembusukan politik itu ternyata berkaitan erat dengan kekuasaan yang berkepanjangan. Hal tersebut yang kemudian akhirnya menyebabkan tertutupnya celah bagi perbedaan, munculnya pemerintahan yang tidak terkontrol, dibungkamnya oposisi, macetnya regenerasi kepemimpinan, dan menumbuhkan oligarki, korupsi, serta nepotisme," papar Firman.   

Lebih lanjut menurut Firman,  bangsa ini sejak 1998 kemudian sepakat  untuk membatasi kekuasaan. 

"Inilah rasion de etre dari eksistensi Era Reformasi. Kita jelas tidak perlu mengulang kembali kesalahan dan bersikap ahistoris dengan memutar kembali arah jarum jam menuju model kekuasaan Orde Baru yang otoriter," pungkas Firman menutup perbincangan dengan FIXJAKARTA.COM. 

Rekam jejak sejarah politik, tidak saja di negara kita, demikian terang-benderang bahwa di negara-negara otoriter mana pun berkorelasi dan ditandai dengan periode kekuasaan yang lama.

Dalam hal kondisi otoriterian, saat ini potensi itu bukannya tidak ada. Hasil kajian beberapa kalangan menunjukkan Indonesia saat ini justru semakin menunjukan tendensi ke arah sana (Power 2018 dan LP3ES, 2020). Beberapa kajian terakhir dari lembaga-lembaga survei juga menunjukkan stagnansi demokrasi di mana menurut data Freedom House, Indonesia masuk dalam kategori partly free; sementara menurut EUI, Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang cacat).

Selain itu, menghindari tiga periode adalah karena potensinya yang akan memacetkan regenerasi kekuasaan. Dengan berkuasanya seorang presiden hingga 15 tahun, dan bisa jadi terulang pada masa-masa berikutnya mengingat penguasaan sumber kekuasaan petahana yang di atas rata-rata, dapat terbayangkan secara kalkulatif dalam kurun waktu 30 tahun akan hanya ada dua presiden.

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot