Fahri Hamzah: KPK adalah Penegak Hukum Bukan Idola ala Drakor

Alfanny - Jumat, 17 September 2021, 9:59 WIB

Fahri HamzahFahri Hamzah/dpr.go.idfahr

FIXJAKARTA.COM.  Politisi Partai Gelora yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar KPK saat ini fokus menjadi penegak hukum dan tidak tergoda menjadi idola ala Drakor (Drama Korea).

"(Saya) kritik kepada KPK dulu karena sibuk membentuk apa yang disebut KAK, komunitas anti korupsi. Mereka difasilitasi menjadi tim hore," ujar Fahri di akun twitternya @Fahrihamzah pada Jumat 17 September 2021 yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Menurut Fahri, pembentukan KAK tersebut wajar saja tapi bisa menyebabkan KPK kehilangan fokusnya sebagai penegak hukum.

"Tak ada salahnya tapi itu bisa mengubah KPK dari penegak hukum menjadi idola ala drakor. Itu yang terjadi, uang balik gak seberapa ributnya sedunia!" tandasnya. 

"Nanti yang kita bikin seru adalah kejuaraan sepak bola dan pertandingan pencak silat antar perguruan. Di sana kita sorak sorai memuji jago kota masing-masing sampai menendang layar TV juga gapapa saking serunya. Tapi Lembaga penegak hukum bukan itu. Mereka punya hukum dan cara," lanjut Fahri. 

Fahri kemudian mengharapkan agar hingar bingar pemberantasan korupsi gegap gempita diakhiri.

"(Hal tersebut) yang memaksa lembaga penegakan hukum berubah menjadi pelakon avenger dan karapan sapi sudah selesai. Biarkan penegakan hukum itu sepi, normal, wajar dan di jalan yang lurus tanpa panggung pertunjukan yang wah!" pungkas Fahri.

Sementara itu salah satu pegawai KPK yang tidak lulus TWK Giri Suprapdiono mengecam pimpinan KPK yang memecatnya lebih dini. 

"Hari ini kami dapat SK dari pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 September 2021.  Layaknya, mereka ingin terburu-buru mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan," ujar Giri di akun twitternya @girisuprapdiono pada Rabu 15 September 2021 yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Menurut Giri, dipilihnya tanggal 30 September oleh pimpinan KPK sebaga sebuah kesengajaan yang mengingatkan sebuah gerakan yang jahat dan kejam.

Sementara itu, sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Solidaritas masyarakat sipil mendirikan "Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi" di depan Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 16 September 2021 kemarin. 

Kantor darurat ini didirikan sebagai bentuk protes terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.  Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang juga tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil tersebut. 

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot