Ekonom UI Abdillah Ahsan: Kenaikan Rokok Ilegal Bukan Disebabkan Kenaikan Cukai, Tapi Karena Korupsi

Alfanny - Kamis, 14 Oktober 2021, 21:10 WIB

Dr. Abdillah AhsanDr. Abdillah Ahsan/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.  Selama ini industri rokok kerap menyampaikan bahwa kenaikan tarif cukai akan diikuti dengan peningkatan rokok ilegal, namun berdasarkan penelitian WHO, faktor yang signifikan memengaruhi kenaikan rokok ilegal bukanlah kenaikan tarif, melainkan tingkat korupsi yang tinggi.

Demikian pendapat Ekonom UI Dr. Abdillah Ahsan dalam webinar yang bertajuk “Peningkatan Tarif Cukai dan Tantangan Pemberantasan Rokok Ilegal” pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 yang diselenggarakan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) bekerjasama dengan The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). 

"Rokok ilegal akan meningkatkan kematian akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok dan hilangnya penerimaan negara sebagai akibat dari konsumsi yang meningkat karena harga rokok ilegal lebih terjangkau," tandas Abdillah dalam rilis yang diterima FIXJAKARTA.COM. 

Webinar tersebut merupakan diseminasi penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok Daerah untuk Pemberantasan Rokok Ilegal. 

Webinar yang dihadiri 90 orang tersebut diikuti sejumlah peserta diantaranya merupakan pegawai kantor wilayah bea dan cukai dari berbagai daerah, akademisi dan peneliti, perwakilan lembaga swadaya masyarakat di bidang pengendalian tembakau, rekan-rekan media, serta pegawai pemerintah lainnya.

Webinar ini menghadirkan Bapak Dr. Abdillah Ahsan (Direktur SDM UI & Peneliti Senior PEBS FEB UI) dan  Krisna Puji Rahmayanti, MPA (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI) sebagai pembicara.

Selain itu, webinar tersebut juga turut dihadiri oleh Bapak Edy Sutopo selaku Direktur Industri Hasil Minuman, Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Bapak Agung Widodo selaku Kasubdit Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bapak Akbar Harfianto selaku Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Bapak Sarno selaku Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sebagai penanggap. 

Sementara itu pembicara kedua yakni Krisna menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Kabupaten Jepara, Kudus, Malang, dan Pasuruan.  Krisna menyampaikan bahwa pada dasarnya definisi rokok ilegal yang dipahami oleh masyarakat sudah sejalan dengan apa yang tercantum dalam peraturan, mulai dari rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang salah peruntukkannya, pita cukai bekas, pita cukai yang salah personalisasi, dan pita cukai palsu.

"Kendati demikian, masyarakat tetap mengonsumsi rokok ilegal dikarenakan harganya yang murah dengan rasa yang sama dengan rokok legal serta kemudahan akses untuk memperolehnya," tutur Krisna.

Terkait dengan evaluasi DBHCHT untuk penanganan rokok ilegal sendiri, Krisna menyampaikan analisis kekuatan dan kemahan, dimana kelebihan DBHCHT di antaranya ialah persentase penegakan hukum yang meningkat pada PMK terbaru, adanya dukungan berbagai instansi dalam penegakan hukum dan sosialisasi rokok ilegal, serta perluasan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang terbukti telah menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus.

"Adapun beberapa kelemahannya ialah terkait sosialiasi, dimana jumlah sosialisasi masih terbatas dan belum efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan sosialisasi secara daring. Selain itu, kelemahan lainnya terkait dengan perpindahan kewenangan dari Satpol PP ke Bagian Perekonomian, dimana Bagian Perekonomian memiliki personil yang terbatas untuk penindakan," ungkap Krisna. 

Sebagai penanggap pertama, Direktur Industri Hasil Minuman, Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Edy Sutopo menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal. Namun demikian, beliau  menyarankan untuk tidak melakukan penyederhanaan struktur cukai karena dikhawatirkan akan memberatkan industri dan berdampak pada peredaran rokok ilegal yang meningkat. Edy juga turut merekomendasikan pemanfaatan DBHCHT untuk pembuatan sistem resi gudang tembakau dan mendorong ekspor tembakau.

Selanjutnya, Kasubdit Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Widodo menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan rokok ilegal kian meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

"Sebagai contoh di tahun 2019, terdapat sekitar 6300 penindakan dan di tahun 2020 terdapat kurang lebih 8900 penindakan," ujarnya. 

Terkait dengan DBHCHT, Agung menyampaikan DBHCHT lebih optimal, perlu dibuat program yang tersinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemerintah daerah penerima DBHCHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menjadi jembatannya.

"Selain itu, diperlukan juga peran dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dari hulu hingga ke hilir”, tuturnya. 

Terkait dengan hal tersebut, Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan  Akbar Harfianto turut menambahkan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas Kementerian Keuangan atau DJBC pada khususnya, melainkan tanggung jawab bersama. Selain itu, Akbar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan DBHCHT dirasa masih kurang optimal karena seringkali diskusi yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah dilakukan setelah DBHCHT dialokasikan.

"Ke depannya, diperlukan strategi timing diskusi yang lebih tepat, yakni sebelum pemerintah daerah menyusun alokasi penggunaan DBHCHT," tambah Akbar. 

Selanjutnya,  Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Sarno mengusulkan untuk mengkaji kontribusi dari kenaikan cukai terhadap rokok ilegal dan bagaimana kontribusi penindakan terhadap rokok ilegal. Terkait dengan DBHCHT, Sarno menyampaikan bahwa ketika PMK DBHCHT diterbitkan pada akhir tahun lalu, telah diterbitkan juga alokasi DBHCHT untuk memitigasi dampak cukai terhadap petani tembakau dan pekerja industri rokok

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot