Draft RUU BUMN, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid Persoalkan Hak Imunitas Direksi BUMN

Alfanny - Rabu, 17 November 2021, 12:15 WIB

Draft RUU BUMN, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid Persoalkan Hak Imunitas Direksi BUMNDraft RUU BUMN, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid Persoalkan Hak Imunitas Direksi BUMN/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.   Dalam penyusunan draft RUU BUMN yang sedang berlangsung, anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mempersoalkan hak imunitas direksi BUMN.

"Beberapa poin yang menjadi catatan saya yakni soal Hak imunitas, apakah direksi perlu mendapatkan hak imunitas atau tidak.  Selain itu juga tentang mutasi dalam rangka proses penyelamatan, dan soal munculnya super holding yang akan dipimpin oleh seorang menteri akibat dari adanya formulasi restrukturisasi," ungkap Nusron sebagaimana dilansir situs DPR pada Selasa 16 Desember 2021 yang dikutip FIXJAKARTA.COM.

Selain itu, Nusron juga mengungkapkan bahwa atmosfer Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam perspektif egosentralnya masih menjadi pertarungan antara dua kutub, yakni kutub Kementerian Keuangan dan Kutub Kementerian BUMN. Nusron menambahkan, revisi UU BUMN merupakan inisiatif DPR RI.

“Pada saat ini DPR sedang merampungkan draf RUU-nya, yang kemudian nanti setelah dinyatakan selesai di Komisi VI selanjutnya diserahkan ke Baleg DPR untuk diharmonisasi,” jelas Nusron dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema 'BUMN Sekarat, Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat', di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa 16 November 202).

Setelah dilakukan harmonisasi, lanjutnya, maka dibawa ke Rapat Paripurna untuk menjadi inisiatif DPR. Setelah itu Pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden dan dalam waktu dua bulan Presiden wajib membalas, barulah dimulai pembahasan atas RUU tersebut.

“Sekarang ini posisinya masih awal. Bola masih di tangan Komisi VI dalam konteks menyusun dan belum melakukan pembahasan. Kalau membahas undang-undang itu antara pemerintah dan DPR. Kita posisinya dalam proses menyusun, statusnya inisiatif DPR," pungkasnya.

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot