Dorong Kemajuan BUMDes, Wakil Ketua Komisi V Arwani Thomafi: BUMDes Harus Bertujuan Social Benefit

Alfanny - Kamis, 23 September 2021, 7:38 WIB

Arwani ThomafiArwani Thomafi/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.   Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi menegaskan bahwa BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan karena BUMDes bukan semata mengejar profit oriented, tapi harus ada social benefit.

"Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa," terang Anggota Fraksi PPP DPR RI itu sebagaimana dilansir website DPR pada Rabu 22 Desember 2021 yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Arwani juga mengapresiasi langkah pendampingan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang. Desa Wisata Sanankerto dinilai memiliki ekowisata yang potensial.

“Kami memberikan apresiasi atas inisiasi dan pendamping Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya memajukan BUMDes, sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan pengembangan masyarakat desa," ungkap Arwani saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 22 September 2021. 

Untuk itu, Komisi V DPR RI memberikan catatan yang perlu diperhatikan yakni Kemendes-PDTT didorong untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDes, terutama untuk mengkonsolidasikan aset BUMDes.

"Juga meningkatkan pengawasan, mendukung penguatan manajemen dan kelembagaan BUMDes melalui dukungan teknis, fasilitasi permodalan dan jaringan kerjasama dengan pihak terkait," terang Arwani. 

Adapun Desa Wisata Sanankerto memiliki potensi ekowisata Boon Pring yang terkenal dan memberi dampak luar biasa terhadap peningkatan ekonomi desa dan terbukanya lapangan kerja baru. Bupati Malang Sanusi yang hadir saat itu mengatakan potensi pendapatan dari desa itu dapat mencapai kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp 5 miliar per tahunnya. Turut hadir jajaran pejabat dari Direktorat Jenderal Kemendes-PDTT.

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot