Dihapusnya Data Kematian Covid-19 Dikritik, Jubir Menko Marves: Hanya Sementara

Alfanny - Kamis, 12 Agustus 2021, 8:11 WIB

Ilustrasi pemakaman korban covidIlustrasi pemakaman korban covid/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.  Keputusan pemerintah yang akan menghapuskan indikator data kematian Covid-19 dalam menilai level PPKM di berbagai daerah dikritik oleh banyak kalangan.   

Salah satunya akun twitter @LaporCovid yang selama ini dikenal banyak mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Mestinya pemerintah menyempurnakan data statistik Covid-19 dengan data angka kematian probable dan kelebihan kematian akibat pandemi di samping angka kematian terkonfirmasi Covid-19. Bukan malah menghilangkan indikator kematian," cuit @LaporCovid pada Rabu 11 Agustus 2021 sebagaimana dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Menurut @LaporCovid, data kematian menjadi salah satu indikator terpenting untuk melihat buruknya dampak pandemi. 

"Angka kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk mengetahui dampak pandemi.  Fakta di lapangan jauh lebih mengerikan dari data yang dilaporkan," tambah @LaporCovid. 

Berdasarkan catatan LaporCovid19, ada selisih data kematian antara situs provinsi dengan rilis Kemenkes RI.

"Untuk bulan Juli 2021 saja, ada 19.000 data kematian yang dilaporkan pemda tidak tercatat oleh pemerintah pusat. Kemana datanya?" tanya @LaporCovid. 

Lebih lanjut @LaporCoovid mengungkapkan bahwa wilayah dengan selisih kematian terbesar (per 7 Agustus 2021) adalah Jawa Tengah dengan selisih 9662 orang dan Jawa Barat dengan selisih 6215 orang.

Sementara itu Jubir Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, mengatakan bahwa pemerintah bukan hendak menghapus indikator kematian dalam asesmen level PPKM melainkan hanya akan merapikan terlebih dahulu data-data angka kematian COVID-19 yang selama ini menyebabkan distorsi.

Kesalahan data indikator kematian ini terjadi disebabkan keterlambatan laporan akibat data yang menumpuk dan dicicil.  Kondisi ini menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

Untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. (Diolah dari berbagai sumber)

 

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot