Cegah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kemenkeu Kolaborasi dengan PPATK

Alfaryandi | Alfanny - Senin, 25 Oktober 2021, 9:36 WIB

Cegah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kemenkeu Kolaborasi dengan PPATCegah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kemenkeu Kolaborasi dengan PPAT/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.  Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman. 

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, asistensi penanganan perkara dan pembentukan satuan tugas, pelaksanaan audit, perumusan produk hukum, penelitian atau riset, sosialisasi, penugasan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem atau teknologi informasi. 

“Betapa pentingnya Nota Kesepahaman ini yang tidak saja diharapkan akan memperlancar kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK, namun juga diharapkan menjadi point yang sangat penting di dalam mendukung keanggotaan Indonesia di dalam organisasi FATF.” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rilis di situs Kemenkeu pada Jumat 22 Oktober 2021 lalu yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Menurut Sri Mulyani, kerja sama ini menjadi batu loncatan dalam upaya persiapan menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF).

"MER FATF sendiri akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi FATF dalam menentukan kesiapan dan komitmen Indonesia menjadi anggota penuh FATF. Sejak tahun 2016, Indonesia telah berupaya untuk menjadi anggota penuh FATF dan pada bulan Juni tahun 2019, Indonesia menjadi observer FATF," sambungnya. 

Sri Mulyani kemudian menambahkan bahwa FATF merupakan suatu forum kerja sama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.

"Dengan menjadi anggota FATF, maka Indonesia dapat meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, yang bermuara pada meningkatnya confidence dan trust dalam bisnis internasional dan iklim investasi," tambahnya. 

Baca Juga: https://jakarta.fixindonesia.com/berita/terorisme-itu-nyata-gp-ansor-kecam-fadli-zon-yang-ingin-bubarkan-densus-88/mwEGhjdo4HFyoNXYqFvwb3

Sri Mulyani kemudian mengungkapkan bahwa sebagai langkah upaya pencegahan TPPU dan TPPT, Indonesia telah membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada 2012 berdasarkan Perpres No. 6 Tahun 2012 sebagai telah diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2016 dimana Kemenkeu dan PPATK merupakan anggota dari Komite tersebut.

"Komite tersebut telah mencanangkan Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU-TPPT periode tahun 2020-2024. Stranas ini terdiri atas lima strategi, yaitu: (i) meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko; (ii) meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; (iii) meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; dan (iv) mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko," tutur Sri Mulyani

                             

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot