Cegah Penyimpangan, Mahkamah Agung Pantau Aparat Pengadilan melalui "Mystery Shopper"

Alfanny | Soliha - Minggu, 24 Oktober 2021, 11:22 WIB

Cegah Penyimpangan, Mahkamah Agung Pantau Aparat Pengadilan melalui Cegah Penyimpangan, Mahkamah Agung Pantau Aparat Pengadilan melalui "Mystery Shopper"/Istimewa

FIXJAKARTA.COM. Untuk mencegah penyimpangan, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. mengingatkan aparaturnya agar tidak melakukan penyimpangan sebab pengawas internal dan eksternal Mahkamah Agung selalu memantau para aparat pengadilan. Pengawasan dilakukan salah satunya melalui “mystery shopper”.

” Kepada Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia untuk mengingatkan seluruh aparaturnya agar tidak melakukan penyimpangan. Karena Badan Pengawasan MA (BAWAS MA) bersama-sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu memantau setiap perilaku penyimpangan para aparat pengadilan melalui mystery shopper yang disebar pada beberapa pengadilan di seluruh Indonesia,” ungkap Ketua Mahkamah Agung pada Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara virtual, Kamis 21 Oktober 2021 di Manado, Sulawesi Utara dalam keterangan tertulis pada situs mahkamahagung.go.id sebagaimana dikutip FIXJAKARTA.COM.

”Mystery shopper” adalah tim yang dibentuk MA bekerja sama dengan KPK akibat maraknya operasi tangkap tangan (OTT). Keberadaan mystery shopper ini adalah upaya pengawasan aparat pengadilan yang dikerjakan Badan Pengawasan (BAWAS) MA. Mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh MA untuk dilatih KPK. Mystery shopper tersebut bisa menyamar sebagai pemulung, pura pura berjualan atau berpakaian office boy (OB).

Pada kesempatan yang sama, Prof. Syarifuddin juga menegaskan agar para Hakim dan aparat pengadilan senantiasa bersikap bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab setelah unggahan menyebar di ruang publik, maka akan bisa dilihat dan dibaca oleh siapa pun. Termasuk, kata beliau, oleh pihak-pihak yang berperkara.

“Aparat pengadilan agar menggunakan media sosial dengan bijak. Aparat pengadilan dilarang mengunggah foto-foto yang tidak pantas, menyampaikan pendapat terkait perkara yang sedang berjalan, memposting ujaran kebencian serta mengunggah pernyataan yang berisi dukungan politik kepada salah satu organisasi politik tertentu di media sosial,” Ujar Prof. Syarifuddin yang juga Guru besar Universitas Diponegoro (UNDIP).

Baca Juga: https://jakarta.fixindonesia.com/berita/hindari-penipuan-calo-perkara-di-mahkamah-agung-dengan-aplikasi-info-perkara/tFqiDu3ttA3QVHYcNijo89

Prof. Syarifuddin menutup pernyataan beliau dengan ungkapan pesan moral. Beliau menghimbau aparat pengadilan tidak berbuat keburukan yang akan merusak citra positif pengadilan yang sedang dibangun.  

“Jika kita tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, janganlah menjadi sebab untuk terjadinya keburukan, karena satu keburukan akan merusak seribu kebaikan yang sudah dilakukan,” pungkas orang nomor satu di lembaga yudikatif itu.

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot