Berdasarkan RUU Otsus Papua, Akan Dibentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua

Sukarno | Abdul Rohman - Rabu, 14 Juli 2021, 12:45 WIB

Ilustrasi Raja Ampat, PapuaIlustrasi Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat/pixabay.com

FIXJAKARTA.COM - Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun menyampaikan RUU Otsus Papua telah disepakati semua fraksi di tingkat pertama.

"Kamis besok. Kemarin sudah diputuskan di Bamus untuk disahkan besok," katanya.

Dalam pertemuan sebelumnya, DPR telah menyepakati perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Badan Musyawarah (Bamus) juga telah memberi lampu hijau pengesahan RUU itu.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus UU Otsus Papua, Yan P. Mandenas menyebutkan, pihaknya terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait harapan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

"Sejak Pansus dibentuk, telah lakukan berbagai macam agenda konsultasi dan komunikasi publik khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kami lakukan untuk menampung aspirasi, termasuk mengundang elemen mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Papua," ujar Yan P. Mandenas, kemarin Selasa 13 Juli 2021

Ia mengungkapkan melalui Kementerian Dalam Negeri, awalnya hanya akan merevisi tiga (3) pasal yakni, pasal 1, pasal 34 dan pasal 76. Namun, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta perkembangan di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri dan menetapkan perubahan terhadap sembilan belas (19) Pasal, yakni tiga (3) pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Perwakilan Pemerintah yang hadir dalam rapat pansus adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.

Dalam rapat Mendagri menyebut pasal 34  UU Nomor 21/2001 menyatakan bahwa dana otonomi khusus berlaku selama 20 tahun, sehingga apabila tidak dilakukan perubahan maka dana otsus akan berakhir pada tahun 2021 ini. Padahal dana otsus masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot