Berantas Pinjol Ilegal, Revisi Undang-Undang OJK Diperlukan

Soliha - Kamis, 21 Oktober 2021, 13:33 WIB

Ilustrasi berantas pinjaman online (pinjol), revisi Undang-Undang OJK harus segera diselesaikanIlustrasi berantas pinjol ilegal, revisi Undang-Undang OJK diperlukan/pixabay.com

FIXJAKARTA.COM - Maraknya kasus pinjaman online (Pinjol) ilegal di masa pandemi berbuntut kisruh di masyarakat. Hal ini membuat Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diperlukan dalam rangka penguatan perlindungan masyarakat.

Hendrawan berharap pembahasan revisi UU OJK ini akan diselesaikan pasca diselesaikannya pembahasan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).

“Yang jelas di masa sidang nanti bulan November sampai Desember, kita akan selesaikan RUU HKPD dulu. Nah, berarti Komisi XI di tahun ini sudah selesaikan dua UU, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU HKPD. Nah, baru nanti akan mengerjakan yang lain di sektor keuangan,” ujar Hendrawan dalam Forum Legislasi bertema ‘Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Oktober 2021 sebagaimana dikutip FIXJAKARTA.COM dalam keterangan Tertulis laman DPR RI.

Baca juga: Atasi Kekerasan Oknum Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Minta Kapolri Gandeng Komnas HAM

Revisi UU OJK ini, kata Hendrawan, telah lama disuarakan. Begitu pula halnya revisi UU OJK ini telah masuk dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 serta akan didesain dalam bentuk omnibus law bersamaan dengan UU lain terkait dengan sektor keuangan. “UU OJK yang saat ini ada khususnya untuk perlindungan masyarakat, masih diperlukan penguatan,” ujar politisi dari Fraksi PDIP ini.

Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, pada kesempatan yang sama menilai perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas dan fungsi utama OJK. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Bab IV Pasal 28-31. “Oleh karenanya, ada mekanisme penyelesaian jika terjadi persoalan. Pertama, internal dispute resolution, itu yang harus dilakukan perusahaan dengan konsumennya,” jelas Sekar Putih.

Tapi apabila tidak bisa dilakukan penyelesaian sengketa secara internal, OJK bisa memfasilitasi dengan melihat fakta-fakta yang ada dan melihat pada perjanjian. “OJK juga akan terus mendorong perusahaan pinjol untuk terus meningkatkan transparansi dalam hal pemberian bunga, denda, serta manfaat atau risiko yang harus dipahami penerima pinjaman,” pungkasnya. (sholiha)

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot