Begini Perspektif Hubungan Internasional terhadap konflik Israel-Palestina

Sukarno | Abdul Rohman - Kamis, 20 Mei 2021, 12:00 WIB

Tangguh ChairilTangguh Chairil/Istimewa

FIXJAKARTA.COM Konflik Israel - Palestina belum juga usai. Melansir dari Kompas.com, selama sepekan terakhir korban yang tewas dari Palestina sejumlah 213 warga, termasuk 61 anak-anak. Ditambah lagi lebih dari 1.400 orang terluka di Gaza. Korban tewas di pihak Israel juga meningkat jadi 12, ketika roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eshkol di selatan menewaskan dua warga negara Thailand.

Bentrok antara dua kubu ini bermula ketika Israel hendak menggusur pemukiman Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, yang kemudian meningkat menjadi eskalasi konflik antar dua negara.

Sejatinya, konflik Israel - Palestina bukanlah konflik tunggal dan terbatas. Terdapat polarisasi politik bercabang diantara keduanya. FIXJAKARTA.COM kali ini mewawancarai pengamat Hubungan Internasional sekaligus dosen Univesitas Bina Nusantara, Tangguh Chairil, untuk menyingkap polarisasi politik yang terjadi.

1. Apakah penggusuran Sheikh Jarrah, yang menjadi sumber konflik saat ini, dapat dibenarkan secara hukum, terutama oleh hukum internasional?

Sheikh Jarrah itu di Yerusalem Timur, masuk ke Occupied Palestinian Territory (OPT), sehingga seharusnya memang hukum internasional yang berlaku, bukan hukum domestik Israel. Menggusur penduduk di wilayah okupasi dianggap sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma sehingga tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, serangan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza berarti juga serangan terhadap kemanusiaan. Ini yang harus dimengerti banyak pihak.

2. Isu penggusuran Sheikh Jarrah berkembang menjadi isu kedaulatan negara. Banyak negara-negara menyatakan sikap pro - kontra, baik kepada Israel maupun Palestina. Dalam hukum internasional, khususnya konteks Israel - Palestina, apakah mungkin tiap negara menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya secara penuh?

Banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya (Israel dan Palestina), misalnya Rusia, China, Brazil, India, dst. Memilih menjalin hubungan diplomatik dengan salah satu pihak dan tidak mengakui pihak yang lainnya itu pilihan politik dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara terhadap konflik Israel-Palestina.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot
terkait