Banjir Sintang Akibat Deforestasi untuk Sawit dan Diabaikannya Reforma Agraria

Alfanny | Dwi Saputro Nugroho - Senin, 15 November 2021, 18:25 WIB

Banjir Sintang Akibat Deforestasi untuk Sawit dan Diabaikannya Reforma AgrariaBanjir Sintang Akibat Deforestasi untuk Sawit dan Diabaikannya Reforma Agraria/Istimewa

FIXJAKARTA.COM.  Belum surutnya banjir di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat selama 3 minggu terakhir dan menyebabkan ribuan warga mengungsi dinilai Gerbang Tani (Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia) akibat proses deforestasi yang massif untuk perkebunan sawit dan diabaikannya program reforma agraria.

"Meluapnya debit air di Sungai Kapuas dan Sungai Melawi selain disebabkan oleh hujan yang sangat lebat juga diakibatkan deforestasi hutan Kalbar secara massif," ujar Ketua Gerbang Tani Idham Arsyad pada Senin 15 November 2021 dalam rilis yang dikutip FIXJAKARTA.COM. 

Menurut Idham, DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas dan Melawi habis oleh perkebunan sawit.

"Jadi kita melihat pemerintah sangat memanjakan sawit dan abai terhadap masalah lingkungan. Kita bisa merujuk pada data Global Forest Watch dimana dari tahun 2002-2020 Kalbar kehilangan 1.25 juta ha hutan primer basah, menyumbang 36% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama," tutur Idham. 

Idham menambahkan bahwa sepanjang 2001-2019 hutan Kalimantan berkurang 4 juta ha dari total 28.9 juta ha.  Sedangkan analisa REDD ++ kalbar pada 2020 menyebutkan rata-rata deforestasi kalbar seluas 68.840 ha dan degradasi hutan mencapai 10.837 ha/tahun.

“Pemerintah sangat mementingkan bisnis. Apalagi cuitan Bu Menteri Kehutanan sangat mewakili apa yang menjadi ruh dari pemerintah sekarang, bahwa pembangunan tidak boleh kalah oleh isu lingkungan” ujarnya.

Idham menegaskan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran pada saat UU Ciptaker disahkan terbukti sekarang.

"Kewajiban atas hutan minimal 30% di sekitar sudah tidak ada, sehingga perkebunan semakin ekspansif menggarap lahan.” lanjut Idham.

“Beda halnya jika lahan itu diberikan kepada masyarakat adat dan Petani, tidak mungkin masyarakat adat akan merusak tanahnya sendiri,” tandas Idham.

Idham juga menjelaskan bahwa sampai saat ini program Reforma Agraria belum berjalan. Idham menilai yang ada saat ini hanyalah sertifikasi atas tanah yang digarap.

“Persoalan utama reforma agraria yaitu penyelesaian ketimpangan agraria sama sekali tidak diselesaikan.” gugatnya. 

Idham mengingatkan bahwa melihat dari apa yang terjadi di Sintang masalah banjir akan sering terjadi di berbagai wilayah terutama disebabkan deforestasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pemerintah harus menghentikan sikap jor-joran mengakomodasi pembabatan hutan atas nama pembangunan dan kami meminta agar reforma agraria segera dijalankan agar hutan dapat dijaga oleh masyarakat adat dan petani,” tuntut Idham. 

“Kami haqul yakin, kearifan local masyarakat adat kita tidak mungkin akan menyebabkan hutan gundul yang pada akhirnya akan menyebabkan bencana parah melanda Indonesia," pungkasnya. 

Editor: Alfanny

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot