ASPEK Indonesia Meminta Pemerintah Memperhatikan Hak Warga Selama PPKM Darurat

Sukarno | Abdul Rohman - Senin, 19 Juli 2021, 14:49 WIB

Ilustrasi ASPEK IndonesiaIlustrasi ASPEK Indonesia/flickr.com

FIXJAKARTA.COM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.

"Jangan memperpanjang PPKM Darurat, kecuali jika Pemerintah siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak," kata Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis pada 18 Juli 2021.

Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa PPKM Darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 telah berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis.

Menurutnya banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya 'tsunami' pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kalaupun terdapat perusahaan tidak melakukan PHK, namun banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya.

Pada akhirnya rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan karena tidak lagi memiliki penghasilan.

"Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat," ujarnya.

ASPEK Indonesia juga menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli 2021, yang dinilai tidak efektif. Di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil.

"Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunannya, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rejeki," imbuhnya.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot