Amnesty Internasional Indonesia Desak Presiden Jokowi Komitmen terhadap Pemberantasan Korupsi

Sukarno | Abdul Rohman - Jumat, 24 September 2021, 17:11 WIB

Aksi Unjuk Rasa Terkait Cacatnya TWK KPK dan Menuntut Presiden Turun Tangan dalam Kisruh IniAksi Unjuk Rasa Hari Ini Terkait Kisruh TWK KPK dan Menuntut Presiden Turun Tangan dalam Kisruh Ini/@AksiLangsung

FIXJAKARTA.COM - Pada tanggal 15 September 2021, pimpinan KPK mengumumkan pemberhentian 56 dari 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) per 30 September 2021.

Ke-56 pegawai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan TWK. Padahal, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyatakan bahwa terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses asesmen TWK.

Selain Komnas HAM, hasil investigasi badan pengawas penyelenggara pemerintahan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), juga telah menyatakan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK.

Namun hingga saat ini Presiden Jokowi merespons dengan pernyataan agar tidak semua masalah diserahkan kepada dirinya.

"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Jokowi 15 September lalu.

Sikap semacam itu dianggap tak pantas diperlihatkan oleh kepala negara. Amnesti Internasional Indonesia mengritisi sikap Jokowi tersebut.

"Punya wewenang menetapkan dan mengatur status PNS, kok jadi ‘jangan apa-apa ke Presiden,’ Pak @jokowi?" tulis akun @amnestyindo, seperti yang dikutip FIXJAKARTA.COM Jumat 24 September 2021.

Menurut Amnesty Internasional Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sengkarut masalah kepegawaian KPK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Editor: Abdul Rohman

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi
terpopuler
sorot